> bisnis > Penegakan Hukum Untuk Perlindungan Pelanggan

Penegakan Hukum Untuk Perlindungan Pelanggan

Posted in bisnis @

Pemerintah terus memaksimumkan perbaikan penegakan UU di bidang perlindungan customer & metrologi absah di Tanah Air. Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen. Terakhir, pada permulaan Januari 2013, Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan bersama dengan Kepala Bareskrim POLRI Irjen Pol Sutarman, & disaksikan oleh Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan menandatangani Nota Kesepahaman berhubungan hal itu.

Menteri Perdagangan RI menyampaikan bahwa kerjasama ini diinginkan diijinkan menaikan keterpaduan operasional dalam penanganan tindak pidana di sektor perlindungan pelanggan dan metrologi benar yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Pelanggan (PPNS-PK), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi Asli (PPNS-MET), yang didukung oleh Penyidik Kepolisian Negara Indonesia .

Pada kesempatan tsb dilaksanakan juga penandatanganan Nota Kesepahaman antara Direktur Jenderal Standardisasi and Perlindungan Pelanggan Nus Nuzulia Ishak dengan Direktur Jenderal Pengolahan juga Pemasaran Hasil Pertanian yang juga selaku Kepala Badan Karantina Pertanian Banun Harpini serta Kepala Badan Pengawas Obat juga Makanan Lucky S. Slamet tentang Kerjasama Pengawasan Barang Guna Produk Non Pangan, Pangan olahan, dan Pangan Segar.

Dirjen SPK Nus Nuzulia Ishak menegaskan bahwa usaha sama ini akan bisa menaikan efektivitas pengawasan barang beredar mencakup produk non pangan, pangan olahan, & pangan segar khusus dalam rangka melindungi customer.

Selain tsb, bisnis sama ini juga dapat menjadi wadah pertukaran info terkait pengawasan peredaran produk non pangan, pangan olahan and pangan segar yang beredar di pasar. Dan tentunya menaikan pemberdayaan terhadap Bisnis Mikro, Mungil & Menengah.

Objek pengawasan buat produk non pangan, antara lain mengcover pemenuhan standar, pencantuman label, seruan penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam Bahasa Republik Indonesia , sedangkan guna produk pangan segar dan pangan olahan mencangkup aspek security, kualtas, juga gizi serta pemberian label.

Dengan adanya Nota Kesapahaman ini, maka penegakan UU diijinkan dilaksanakan secara lebih intensif sehingga mengurangi keberadaan produk yang tak sesuai dengan tata cara syarat perundang-undangan. menjadilah bagian Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen.

Sasarannya disamping buat perlindungan pelanggan, juga buat pengamanan pasar dalam negeri, sekaligus mendukung terciptanya kepastian undang-undang di dalam berusaha untuk diperbolehkan menarik investasi di Indonesia .

Selain tsb, kerjasama ini juga dilakukan sebagai antisipasi agar supaya barang-barang yang beredar di daerah Negara Tercinta Indonesia memenuhi kaedah keselamatan, security dan kesehatan serta lingkungan hidup serta layak dipakai, dimanfaatkan, serta dikonsumsi oleh publik.

Penegakan Hukum Untuk Perlindungan Pelanggan 4.9 5 Aris Nurbawani 2013-3-6 Tema tentang Penegakan Hukum Untuk Perlindungan Pelanggan memang menarik untuk dibahas sepanjang waktu...