> bisnis > Pengawasan Pemerintah Dilaksanakan Demi Perlindungan Konsumen

Pengawasan Pemerintah Dilaksanakan Demi Perlindungan Konsumen

Posted in bisnis @

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tdk telah berhenti meningkatkan pengawasan barang beredar terhadap produk non-pangan maupun pangan. Disamping untuk melindungi customer, pengawasan secara berkesinambungan ingin menciptakan iklim kerja yang sehat di Tanah Air. Demikian ditegaskan Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi waktu menyebarkan hasil pengawasan barang beredar juga jasa di kantor Kementerian Perdagangan pada Januari 2013.

“Pengawasan tersebut juga dilaksanakan untuk mendorong peningkatan produksi & penggunaan produk di dalam negeri serta mencegah distorsi pasar dari peredaran produk impor yang tak cocok dengan syarat yang asli ,” kata Wamendag.

Sementara itu, Dirjen Standardisasi juga Perlindungan Customer Nus Nuzulia Ishak juga berpikiran tidak beerbeda. Menurutnya, peran pengawasan pemerintah dalam mengatur barang beredar juga jasa senantiasa dilaksanakan agar kualitas perlindungan customer meningkat. Waktu ini saja masih banyak barang and jasa yang beredar di kamu yang merendahkan aturan pemerintah. Dan jadilah Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen.

Setidaknya, pada pengawasan Tahap VI yang dilakukan selama bulan November – Desember 2012 sudah ditemukan 100 produk yang dipikirkan nggak cocok ketentuan yang asli . Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen, dari seratus barang itu senilai 8 produk di antaranya dikira melanggar aturan terkait Standar Nasional Negeri Kita Indonesia (SNI), 29 produk diduga melanggar aturan Manual and Kartu Jaminan (MKG), 62 produk diterka menyalahi tata cara label dalam Bahasa Negeri Kita , serta 1 produk yang tak memenuhi aturan produk yang diawasi distribusinya.

Sementara hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Kemendag secara keseluruhan selama kurun saat tahun 2012 pernah ditemukan 621 produk yang disangka tdk memenuhi ketentuan. Jumlah temuan ini mengalami penambahan sebanyak 28 produk dibandingkan thn 2011. Dari temuan itu 61% yakni produk impor serta 39% merupakan produksi dalam negeri.

Berdasarkan jenis pelanggarannya senilai 34% produk dipikirkan menyalahi aturan SNI, 22% dipikirkan menyalahi MKG, 43% dikira menyalahi tata cara label dalam Bahasa Negeri Kita , serta 1% dipikirkan tdk memenuhi peraturan produk yang diawasi distribusinya.

Sedangkan berdasarkan kelompok produk yang dikira nggak memenuhi syarat, berjumlah 39% yakni produk elektronika serta alat listrik, 20% produk alat rumah tangga, 13% produk suku cadang kendaraan, serta sisanya adalah produk bahan bangunan, produk makanan minuman and Tekstil & Produk Tekstil (TPT).

Adapun langkah-langkah yang telah diambil sebagai tindak lanjut dari temuan tersebut, adalah guna pelanggaran pidana, sejumlah 2 produk pernah dilimpahkan ke Kejaksaan (P21), 3 produk nggak bisa dilanjutkan karena tersangkanya meninggal dunia, & lebih dari satu produk masih dalam penyidikan.

Sementara guna pelanggaran administrasi, telah dilaksanakan pemberian peringatan tertulis kepada para pelaku bisnis dari 348 produk, permintaan penarikan 8 produk, pembinaan atas asosiasi, serta pemanggilan para pelaku kerja guna keperluan penyidikan & pengumpulan informasi.

Wamendag menjelaskan bahwa sebagai bentuk upaya mewujudkan perlindungan customer yang lebih optimal, Kemendag pernah menetapkan 2 sasaran program pengawasan barang beredar di thn 2013.

Pertama, Kemendag akan menaikan efektifitas Pengawasan barang Beredar di wilayah perbatasan lewat kegiatan Terpadu Pengawasan Barang Beredar (TPBB), penyelenggaraan pengawasan berkalakhusus, crash program, pengawasan implementasi label di dalam Bahasa Republik Indonesia juga MKG, serta pengawasan distribusi.

Kedua, Kemendag akan mengoptimalisasi penegakan undang-undang melalui peningkatan mutu koordinasi aparat penegakan UU dan pendampingan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Pelanggan (PPNS-PK) di daerah.

Pengawasan Pemerintah Dilaksanakan Demi Perlindungan Konsumen 4.9 5 Aris Nurbawani 2013-3-6 Tema tentang Pengawasan Pemerintah Dilaksanakan Demi Perlindungan Konsumen memang menarik untuk dibahas sepanjang waktu...